Audit Desa di Botin Leobele: Transparansi atau Sekadar Seremonial?

Opini oleh [ITBima]

Inspektorat Kabupaten Malaka telah memulai audit di dua desa di Kecamatan Botin Leobele, yaitu Desa Babotin dan Babotin Maemina. Langkah ini disebut sebagai bagian dari komitmen Bupati dan Wakil Bupati Malaka untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai aturan. Namun, pertanyaannya: apakah ini benar-benar murni demi transparansi, atau hanya formalitas belaka?

Audit sebagai Wujud Transparansi

Audit di tingkat desa sebenarnya adalah sesuatu yang wajar dan memang seharusnya dilakukan secara berkala. Pemerintah desa mengelola anggaran yang cukup besar untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat, sehingga pengawasan menjadi sangat penting. Jika audit dilakukan secara jujur dan profesional, hasilnya akan membawa manfaat besar, baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat yang menerima layanan.

Namun, di sisi lain, audit tidak boleh menjadi alat politik atau sekadar memenuhi janji kampanye tanpa tindak lanjut yang jelas. Masyarakat berhak mengetahui hasil audit ini, bukan hanya mendengar janji-janji manis dari pemerintah. Jika ada temuan kesalahan, maka harus ada sanksi dan pembinaan yang jelas, bukan sekadar catatan administratif tanpa perubahan nyata.

Seleksi Desa: Ada Transparansi atau Tidak?

Satu hal yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana dua desa ini dipilih untuk diaudit. Apakah karena ada indikasi penyimpangan keuangan, atau sekadar bagian dari pemeriksaan rutin yang dijadwalkan? Jika memang pemeriksaan dilakukan secara bertahap untuk seluruh desa, maka perlu ada jadwal yang jelas dan diumumkan kepada publik. Dengan begitu, tidak ada kesan bahwa audit ini hanya menargetkan desa tertentu sementara desa lain luput dari pengawasan.

Jika pemerintah serius ingin membangun transparansi, maka semua desa di Kabupaten Malaka perlu diaudit secara bergilir tanpa pilih kasih. Jangan sampai ada kesan bahwa desa yang dekat dengan kekuasaan mendapat perlakuan berbeda dibanding desa lain yang mungkin dianggap "kurang strategis" secara politik.

Peran Masyarakat dalam Mengawasi

Audit tidak hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat, tetapi juga masyarakat sebagai penerima manfaat dari dana desa. Hasil audit harus dipublikasikan agar warga bisa ikut mengawasi dan menilai apakah dana yang dikelola pemerintah desa sudah digunakan dengan benar. Jika ada temuan penyimpangan, masyarakat harus diberikan hak untuk mengawal perbaikannya.

Selama ini, transparansi hasil audit masih menjadi tantangan di banyak daerah. Kadang, hasilnya hanya diketahui oleh segelintir orang di pemerintahan, sementara masyarakat yang seharusnya mendapatkan informasi justru tidak tahu apa-apa. Jika audit ini benar-benar bertujuan baik, maka hasilnya harus diumumkan secara terbuka agar warga bisa menilai sendiri kinerja pemerintah desa mereka.

Kesimpulan: Audit Harus Dijalankan dengan Jujur dan Profesional

Langkah Inspektorat Kabupaten Malaka dalam mengaudit desa memang patut diapresiasi, tetapi juga perlu dikawal agar tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Audit yang baik adalah audit yang dilakukan dengan transparan, adil, dan memiliki tindak lanjut yang jelas.

Masyarakat juga harus berperan aktif dalam memastikan bahwa hasil audit ini benar-benar membawa perubahan positif, bukan sekadar laporan yang disimpan di meja tanpa ada tindakan nyata. Jika pemerintah benar-benar ingin membangun kepercayaan rakyat, maka hasil audit ini harus diumumkan secara terbuka dan diikuti dengan langkah perbaikan yang nyata.

Akhirnya, kita semua ingin melihat desa-desa di Malaka berkembang dengan pengelolaan yang baik dan akuntabel. Audit hanyalah langkah awal, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hasilnya digunakan untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan pelayanan di desa.